Governance system
Governance system adalah suatu sistem hukum dan suara pendekatan dimana
perusahaan diarahkan dan dikontrol berfokus pada struktur internal dan
eksternal perusahaan dengan tujuan memantau tindakan manajemen dan direksi
badan dan risiko sehingga mengurangi yang mungkin berasal dari perbuatan-perbuatan
pejabat perusahaan. Governance System merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat di dalam
perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang tidak dapat terpisahkan,
yaitu :
a. Commitment on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan
yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip
kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
b.
Governance
Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di
bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
c.
Governance
Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan
pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.
d.
Governance
Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun
cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.
Budaya Etika
Gambaran mengenai perusahaan, mencerminkan kepribadian para pimpinannya
Budaya etika adalah perilaku yang etis. Penerapan budaya etika dilakukansecara
top-down. Langkah-langkah penerapan :
Penerapan
Budaya
Etika Corporate Credo : Pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang
dianut dan ditegakkan perusahaan.
Komitmen Internal :
· Perusahaan terhadap
karyawan
· Karyawan terhadap
perusahaan
· Karyawan terhadap
karyawan lain.
Komitmen Eksternal:
· Perusahaan terhadap
pelanggan
· Perusahaan terhadap pemegang saham
· Perusahaan terhadap masyarakat
Penerapan
Budaya Etika
Program Etika : Sistem yang dirancang dan diimplementasikan untuk
mengarahkan karyawan agar melaksanakan corporate credo.
Contoh : audit etika Kode Etik Perusahaan
· Lebih dari 90% perusahaan
membuat kode etik yang khusus digunakan perusahaan tersebut dalam
melaksanakan aktivitasnya.
Contoh : IBM membuat IBM’s Business Conduct Guidelines (Panduan Perilaku
Bisnis IBM).
Mengembangkan
Struktur Etika Korporasi
Struktur etika korporasi yang dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan
dengan kepribadian perusahaan tersebut. Selain itu perlu adanya pengembangan
serta evaluasi yang dilakukan perusahaan secara rutin. Pengembangan struktur
etika korporasi ini berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dan
sesuai dengan norma yang ada.
Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki
tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan,
UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan
Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah
membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu
mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi
dan tim manajemennya.
Kode
Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct)
Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, suatu perusahaan perlu
dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman
perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan
semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga
menjadi bagian dari budaya perusahaan. Kode perilaku korporasi (corporate code
of conduct) merupakan pedoman yang dimiliki setiap perusahaan dalam memberikan
batasan-batasan bagi setiap karyawannya untuk menetapkan etika dalam perusahaan
tersebut. Kode perilaku korporasi yang
dimiliki suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lainnya, karena setiap
perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menjalankan usahanya. Prinsip
dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah Corporate
Values yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Untuk
dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus
memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua
karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya
perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan
diterapkan.
Evaluasi
terhadap Kode Perilaku Korporasi
Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi dapat dilakukan dengan
melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan
pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan
dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005. Evaluasi sebaiknya
dilakukan secara rutin sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman dan
melakukan koreksi apabila diketahui terdapat kesalahan.
Contoh Kasus
dari Ethical Governance
Kasus Bernard Madoff, yang mengguncangkan dunia ketika ia diberitakan
menyerahkan diri dan mengaku bahwa telah melakukan fraud sebesar 50 miliar atau
setara dengan Rp550 trilyun, yang menjadikannya fraud terbesar sepanjang
sejarah. Skema penipuan yang dilakukan Madoff ini adalah berupa skema
investasi, dimana ia menjanjikan return tertentu bagi investornya. Padahal
kenyataannya, investasinya tidak menguntungkan, dan serupa dengan sistem money
game atau gali lubang tutup lubang, dimana investor dibayar dengan setoran dari
investor baru.
Pihak yang menjadi korban Madoff tidak tanggung-tanggung, yakni
institusi-institusi finansial seperti HSBC, Fortis, BNP Paribas, Royal Bank of
Scotland yang terpaksa menelan kerugian miliaran Dollar dari fraud ini. Mengapa
ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kepercayaan terhadap figur dan
reputasi seseorang (Madoff) menjadikan banyak institusi lalai melakukan
manajemen risiko terhadap investasinya.
Kemudian Satyam, yang dijuluki dengan Enron India, karena kasus yang
mirip, yakni melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, mulai dari
melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari aktual, pencatatan kas yang
sebagian besar fiktif, serta pengakuan utang yang jauh lebih kecil. Kasus ini
merupakan contoh absennya good corporate governance dan gagal terdeteksi oleh
auditor dan regulator.